SUKABUMIPOST.com – Ratusan massa tergabung dalam Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP) berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (4/05/2023). Mereka mendesak wakil rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Sebab di dua instansi tersebut diduga ada oknum-oknum ASN yang bermain proyek.
Aspirasi yang mereka sampaikan didengarkan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara, Ketua Komisi IV Hera Iskandar, dan anggota Fraksi PKB Dadan Hasanudin.
Massa akhirnya diajak masuk ke ruangan Badan Musyawarah (Bamus) untuk beraudiensi dengan perwakilan dinas dan anggota DPRD.
“Bapak-bapak wakil rakyat dimohon mengawasi oknum ASN di dua organisasi perangkat daerah baik Kepala Bidang maupun level paling bawah. Di lapangan kami menemukan banyak oknum diduga kuat suka memainkan mata anggaran di APBD, mereka terindikasi bermain proyek,” tuding koordinator aksi, Friady Mahyuzar.
Dia meminta kepala perangkat daerah yang disebutkan agar menindak tegas anak buahnya yang terindikasi bermain proyek. Namun, Friady merasa kecewa lantaran kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata tidak hadir pada sesi audiensi.
“Tidak etislah masa kepala dinas tidak hadir, hanya mendelegasikan kepada anak buahnya. Kita hargai upaya DPRD yang akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perangkat daerah terkait besok. Tentu saya akan hadir karena diundang. Kita buka secara terang benderang semua kasus yang ada di dua perangkat daerah tersebut,” ungkapnya.
Friady mengancam akan membuat laporan ke Kejagung RI terkait kasus-kasus di Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata apabila Kepala Dinasnya tidak hadir dalam RDP yang sudah diagendakan oleh DPRD.
“Ini langkah terakhir kami. Pembangunan di Kabupaten Sukabumi itu harus sesuai harapan masyarakat, bukan kemauan atau selera para pejabat tertentu,” tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, menyatakan, audiensi bersama massa FPP belum menghasilkan sebuah solusi. Bahkan, mereka kecewa karena kepala dinas yang bersangkutan tidak hadir.
“Jadi audiensi hari ini kita tunda. Kalau dilanjutkan khawatir terjadi perdebatan yang kurang elok, harusnya kepala dinas terkait yang menjawab keinginan massa FPP ini. Kita sepakati besok ada RDP. Anggota DPRD semua hadir, karena kami ingin tahu isu apa yang akan diangkat FPP nanti,” tandasnya.
