WARTAWIDYA.com – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah Kabupaten Sukabumi. Ia mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap tambang yang dianggap merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.
“Kami dari Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi telah mengundang DPTR, ESDM, perizinan, serta salah satu pengusaha tambang dalam rapat. Pada prinsipnya, tambang yang bermasalah sudah ditutup. Kami meminta DPTR memastikan tidak ada alih fungsi lahan yang menyalahi aturan serta menindak tambang ilegal yang membahayakan masyarakat,” ujar Hamzah.
Hamzah juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal. Menurutnya, meskipun tambang menjadi sumber mata pencaharian, pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan lingkungan dan kenyamanan warga. “Masyarakat tidak boleh seenaknya melakukan tambang liar yang berdampak buruk pada lingkungan,” tegasnya.
Ia turut menyinggung pengolahan tambang batu hijau yang kerap dilakukan secara ilegal. Dalam rapat tersebut, Hamzah meminta pihak terkait untuk segera mendata izin usaha tambang yang ada dan menindak tegas pelanggaran.
“Kami pertanyakan soal izin industri tambang. Hari Kamis (16/1/2025), kami akan memanggil sejumlah pelaku usaha tambang bersama ESDM provinsi dan pihak perizinan. Ada sekitar 30 perusahaan tambang, sebagian izinnya sudah kedaluwarsa. Kami akan periksa data dan area mereka,” jelas Hamzah.
Hamzah menegaskan bahwa pengawasan yang selektif dan proaktif dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan. “Jangan sampai pemerintah baru bertindak setelah kasus menjadi viral. Fungsi kontrol harus lebih ketat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan,” tutupnya.
Admin
