WARTAWDIYA.com – Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 2024 menuai perhatian. Digelar pada 27 November 2024, angka kehadiran pemilih dilaporkan berada di bawah 60 persen, memicu beragam kritik.
Berdasarkan data real count sementara dari Model D se-Kabupaten Sukabumi yang diinput salah satu tim pasangan calon (paslon), total suara yang terkumpul sebanyak 1.067.827 atau sekitar 53,83 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 1.983.406. Perolehan tersebut terbagi antara Paslon nomor urut 1, Iyos Somantri-Zainul (46,91 persen) dengan 498.996 suara, dan Paslon nomor urut 2, Asep Japar-Andreas (53,09 persen) dengan 568.831 suara. Data ini belum mencakup suara tidak sah.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi, Jalil Abdillah, menyebut angka partisipasi tersebut sebagai yang terendah dalam sejarah pemilu langsung di Sukabumi. Ia menilai rendahnya kehadiran pemilih tak lepas dari kegagalan penyelenggara Pilkada dalam mendorong partisipasi masyarakat.
“Ya pemilu dalam sejarah Sukabumi Pilkada langsung ini paling rendah. Ini kegagalan KPU dengan anggaran besar tapi gagal memobilisasi pemilih datang ke TPS,” ungkap Jalil, Selasa (3/12/2024).
Menurut Jalil, perlu evaluasi serius agar kejadian serupa tidak terulang, mengingat besarnya dana yang digelontorkan untuk Pilkada. . “Kalau begini terus, kedepan kepala daerah di pilih sama DPRD saja, sayang anggaran besar partisipasi rendah,” tandasnya
Pengamat politik sekaligus mantan Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi, Lidiawati, menyebut beberapa faktor turut memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah waktu pelaksanaan pencoblosan yang jatuh pada hari kerja.
“Meski hari pencoblosan diliburkan, banyak pekerja yang berada di luar daerah memilih tidak pulang karena keesokan harinya harus bekerja kembali,” ujar Lidiawati, akrab disapa Teh Lidia.
Ia menambahkan, keterlambatan distribusi surat panggilan juga menjadi kendala. “Banyak pemilih yang baru menerima undangan satu atau dua hari sebelum pemilihan, sehingga tidak sempat mempersiapkan diri untuk pulang,” ungkapnya.
Teh Lidia menilai, sosialisasi yang kurang masif dari KPU turut berkontribusi pada minimnya kesadaran pemilih. Ia mengaku menemukan banyak masyarakat yang bahkan tidak mengetahui calon yang bersaing dalam Pilkada tersebut.
“Beberapa warga hanya mengenal calon gubernur, tetapi tidak tahu siapa calon bupati dan wakilnya,” katanya.
Meski demikian, Teh Lidia menegaskan bahwa persoalan ini tidak sepenuhnya mencerminkan buruknya kinerja KPU. “Ini harus menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan ke depan,” tutupnya.
Admin
